M. Saleh Wattiheluw,SE, MM

Dalam beberapa tahun terakhir ini, namanya kerap menghiasi sejumlah media massa di kota Ambon. Dia banyak terlibat dalam berbagai pergulatan politik lokal. Tak heran, akhir-akhir ini waktunya begitu padat untuk berbagai urusan partai, terutama menjelang pilkada Maluku yang sudah mendekat.
Adalah, Mohammad Saleh Wattiheluw. Anak kedua dari pasangan Amin Wattiheluw (alm) dan Neor Wattiheluw/Kaplale (alm) ini, dibesarkan di sebuah desa di Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Pria kelahiran Siri-sori Islam 30 Januari 1956, memang bukan satu-satunya politisi yang sedang sibuk menjelang pilkada, namun gebrakannya selaku pimpinan Partai Bulan Bintang (PBB) Maluku, ikut mendogkrat popularitas partainya di pentas politik lokal.
Dua pekan lalu, ProFiles berhasil menemuinya di Perumahan DPRD kawasan Kebun Cengkeh. Meski terlihat santai di kursi sopa dengan mengenakan celana pendek coklat yang dipadu dengan kaos oblong putih, namun mulut pria yang kerap disapa Pak Saleh ini, tak henti-hentinya mengeluarkan suara menerima telepon dari sejumlah rekannya.
Kepada ProFiles, dia mengaku, belakangan ini waktunya memang cukup padat, menyelesaikan berbagai urusan partai. “Ya namanya juga politisi, konsekwensinya harus terus membangun komunikasi. Apalagi menjelang momen pilkada saat ini,”katanya sambil tersenyum.
Di pilkada Maluku, Saleh bersama beberapa temannya telah melakukan terobosan dengan membentuk gerbong Koalisi Maluku Bersatu (KMB). Koalisi ini menghimpun beberapa partai gurem yang legalitasnya direstui pimpinan partai di tingkat pusat.
Pria tiga anak ini, jauh-jauh hari sudah menyatakan sikap untuk membentuk barisan koalisi yang menjadi momok bagi partai-partai besar, pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.
Saleh memang bukan orang baru dalam mengurusi hal seperti ini. Dia merupakan kader partai yang digodok di tingkat pusat, sejak bergulirnya era reformasi, yang melahirkan demokrasi dengan sistem multi partai di Indonesia.
Masa remajanya terbilang cukup gemilang dalam hal berorganisasi. Saat mengenyam pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Pattimura, Ambon pada tahun 1983, dia sudah menjabat sebagai Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi dan Ketua Umum HMI Cabang Ambon. Alumunus magister managemen (MM) Universitas Persada Indonesia YAI, Jakarta tahun 2000, ini memulai karirnya di dunia politik sejak tahun 1988, dengan masuk Partai Bulan Bintang (PBB).
Di PBB dia menempati posisi sebagai anggota Departemen Koperasi DPP PBB.
Pada Pemilu tahun 1999 menjadi calon DPR-RI daerah Pemilihan Maluku Tengah. Kemudian, Pemilu tahun 2004 tampil sebagai calon anggota DPRD Provinsi Maluku daerah pemilihan Maluku III, dan terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2004 – 2009.
Jabatannya di DPRD Maluku selaku Sekretaris Fraksi Amanah Kebangsaan, Ketua Komisi DPRD, Ketua Pansus Penanganan Pengungsi dan Wakil Ketua Komisi B.
Segudang pengalaman ini membuatnya cukup diperhitungkan, ditambah kerap mengambil sikap politik yang terbilang cukup berani dalam berbagai momen politik, membuatnya semakin disegani. Ia memang menjadi ‘Bintang Bulan di balai rakyat Karang Panjang (Karpan)”.
Lalu apa kata, suami Rachimah Sallatalohy, ini terkait hadirnya KMB yang dimotori partainya?
Menurutnya, kehadiran KMB dilandasi dengan adanya kemauan terhadap sebuah perubahan yang menjadi kebutuhan bagi masyarakat Maluku kedepan.
“Maluku butuh perubahan, dan perubahan itu harus dimulai dari sekarang. Untuk itu Maluku membutuhkan pemimpin yang bersih dan memiliki kapasitas dan loyalitas dalam membangun daerah ini kedepan,”ungkap Saleh dalam bincang-bincang tersebut.
Dia bahkan menyebutkan, beberapa catatan yang harus dibenahi bila terpilihnya pemimpin baru Maluku kedepan. Catatan inilah yang juga diusung KMB yang berisi koalisi sembilan partai. Antaranya peningkatan bidang ekonomi dan hukum. Bidang ekonomi, diperlukan penguatan menagerial lima BUMD yang di miliki daerah ini, dalam rangka meningkatkan PAD, kemudian memaksimalkan potensi daerah dengan membuka peluang bagi investor untuk berinves di Maluku.
Mantan Kepala Biro Umum & Keuangan, Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta tahun 1999 – 2001, mencontohkan belum tercapainya peningkatkan PAD Maluku lewat peranan dan kontribusi dari beberapa BUMD yang dikelola.
Ini terjadi lantaran adanya sikap Pemda Maluku yang terkesan memperlakukan BUMD-BUMD ini setera dengan dinas –dinas yang ada.
Padahal, ukuran keberhasilan kedua institusi ini sangat berbeda. Keberhasilan dinas akan diukur dari aspek penggunaan anggaran yang disediakan untuk kepentingan berbagai program yang ditetapkan. Sedangkan BUMD orientasinya adalah profit. Bagaimana anggaran yang disiapkan, mampu digunakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya bagi daerah.
“Kalau tujuan ini tidak tercapai, harusnya ada langkah intervensi, guna menyikapi kondisi yang terjadi, misalnya membubarkan BUMD tersebut atau menempuh tindakan marger,”jelasnya.
Selain itu, menurut Saleh, konsep pembangunan ekonomi kerakyatan harus menjadi primadona bagi pengembangan ekonomi Maluku kedepan. Terutama dengan melakukan berbagai terbosan lewat perberdayaan masyarakat di bidang perikanan/kelautan dan pertanian.
Ia membeberkan, indikator belum maksimalnya pembangunan bidang ekonomi daerah ini, telah terungkap dalam sebuah seminar yang digelar di Jakarta awal Desember 2007 lalu.
Seminar yang digagas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Maluku, itu mengusung topik bahasan kepulauan Maluku sebagai sebuah model. Sejumlah pakar kemudian dihadirkan untuk mengkaji dan membedah daerah Maluku dari berbagai sektor.
Mereka terdiri dari akademisi Universitas Indonesia dan juga dari departemen-departemen terkait. Dari hasil kajian tersebut, ternyata ada sebuah fakta yang sangat mengagetkan bahwa kontribusi daerah Maluku berupa Produk Demostik Broto Nasional (PDBN), hanya sebesar 0,2 persen. Sebuah angka yang paling rendah, jika dibandingkan dengan potensi yang dimiliki daerah ini.
“Angka ini cukup mengagetkan dan memberikan isyarat bahwa bergaining posisi Maluku di tingkat Nasional sangat lemah. Karena idealnya rata-rata PDBN itu harus mencapai lima sampai enam persen,”urainya.
Di bidang hukum, kata pria berpostur tubuh besar, dengan kumis tebal ini, aparat penegak hukum di Maluku, kedepan ditantang untuk bersikap tegas dalam bertindak memerangi berbagai dugaan penyimpangan keuangan negara. Untuk itu, diperlukan sebuah political will dari berbagai jajararan pemerintahan di daerah maupun masyarakat Maluku.
“Bila tidak ada koordinasi dan kemauan dari pemerintah daerah dan masyarakat, maka semua yang telah susah paya dilakukan akan sia-sia, opini publik akan terbentuk dengan berbagai isu-isu yang merugikan daerah,”katanya.
Mantan Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jakrata ini menilai, pembangunan Maluku kedepan akan semakin maju, bila beberapa catatan ini terus mendapat perhatian.



BIODATA

Nama : M. Saleh Wattiheluw
Agama : Islam
Jabatan : Anggota DPRD Maluku
Orang Tua : -Amin Wattiheluw (alm)
-Neor Wattiheluw/Kaplale (alm)
Istri : Rachimah Sallatalohy.
Anak : -Ilham Jasmin Wattiheluw
-Indah Zulhijma Wattiheluw
- Ijma Nursit Wattiheluw.
Alamat : Perumahan DPRD Maluku, Kebun Cengkeh, Ambon

Pendidikan Tinggi Formal :
Sarjana Ekonomi Universitas Pattimura, Ambon.
Pasca Sarjana Magister Managemen (MM) Universitas Persada Indonesia YAI Jakarta.


Non Formal :

Pendidikan dan Pelatihan Managemen Usaha Kecil & Menengah.
Kursus Manajemen Pemasaran di Australia.
LEMHANAS angkatan VIII tahun 2007.

KARIER

Ketua Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM) Fakultas Ekonomi
Ketua Umum HMI Cabang Ambon tahun 1983
Dosen tetap Fakultas Ekonomi Universitas Islam As-Syafi’iyah, Jakarta tahun 1989.
Kepala Biro Umum & Keuangan, Universitas Islam As-Syafi’iyah Jakarta tahun 1999 – 2001
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat (P3EM) Fakultas Ekonomi.
Sekretaris Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi.
Pembantu Dekan III Fakultas Ekonomi.
Anggota Departemen Koperasi DPP Partai Bulan Bintang tahun 1988.
Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2004 – 2009.
Ketua DPW PBB Maluku
Sekretaris Fraksi Amanah Kebangsaan DPRD Maluku.
Ketua Komisi D DPRD Maluku.
Ketua Pansus Penanganan Pengungsi
Wakil Ketua Komisi B DPRD Provinsi Maluku
Ketua Yayasan Pendidikan Ali Fauzi.
Ketua Koalisi Maluku Bersatu (dalam rangka pilkada Maluku tahun 2008)

Ket : Tulisan ini pernah dimuat di Majalah ProFiles terbitan Makassar. Kebetulan beta sekarang jadi kepala perwakilan Majalah ProFiles untuk wilayah Maluku.Jadi katong saling kas basar toh?. Dan bagi yang membaca tulisan ini, sekiranya dapat menjadi inspirasi bagi semua anak Negeri Siri-Sori Islam untuk berusaha lebih maju, mengikuti jejak para senior kita. Wassalam.....

HA HA HAAAAAAAA