MMC Kecam Pengusiran Wartawan TV Indosiar Saat Meliput Pemilu
AMBON -- Pengusiran paksa yang mengarah ke tindakan anarkis oleh sekelompok masyarakat desa Amarsekaru terhadap dua wartawan TV Indosiar Djabar Tianotak dan Hanafi Tianlean pada Rabu (8/4), sangat disesalkan Maluku Media Centre (MMC) karena peristiwa itu sangat mengancam kebebasan pers sekaligus mencoreng demokrasi.
Koordintor MMC Azis Tunny dalam rilisnya kepada Radar Ambon, kemarin mengatakan pengusiran kedua wartawan ini mengindikasikan kalau proses politik dan demokrasi di daerah itu patut dipertanyakan secara kritis.
Menurutnya pengusiran kedua wartawan ini saat melakukan tugas jurnalistik jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan bisa dipidanakan karena bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Pokok Pers Nomor 40 Tahun 1999.
Dalam UU Pers, secara tegas menjamin setiap warga negara berhak mendapatkan informasi dan mengetahui (the rights to know) lewat pers. Pada Pasal 4 ayat 1 dalam UU Pers menegaskan,
“Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Sementara pada Pasal 4 ayat 3 menegaskan, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” ujar Azis dalam riilisnya.
Dikatakan kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin oleh semua pihak.
Pers mewakili pendapat dan kepentingan umum. Memegang amanat orang, suara rakyat, suara publik, bahkan menjalankan fungsi seperti wakil rakyat di gedung dewan. Bahkan secara de facto, suara rakyat yang dikemukakan oleh pers sering lebih otentik dibandingkan suara para wakil rakyat di ruang paripurna. Di alam demokrasi, pers menjadi pilar demokrasi yang juga bertindak sebagai watch dog (anjing penjaga) bagi kinerja tiga pilar demokrasi lainnya; eksekutif, legislatif dan yudikatif. “Untuk itu, kemerdekaan pers harus dihormati karena merupakan unsur yang paling subtansial bagi seorang wartawan melaksanakan tugas dan fungsi kontrol, selain menjalankan fungsi lain yang ikut melekat pada profesi wartawan,’’ tandasnya.
Untuk diketahui kedua wartawan TV swasta nasional itu diusir secara paksa, saat akan meliput proses pemilu di Dusun Wawasa, Desa Amarsekaru, Kecamatan Pulau-Pulau Gorom, Kabupaten Seram Bagian Timur.
Awalnya, Djabar dan Hanafi diterima secara baik oleh masyarakat Wawasa bahkan mereka dihidangkan kopi oleh masyarakat setempat. Namun, tiba-tiba datang sekelompok massa dari desa induk, Amarsekaru, dan memaksa kedua wartawan ini untuk segera meninggalkan pulau Wawasa dan pulau Amarsekaru.
Amarsekaru adalah desa induk yang membawahi 13 dusun termasuk dusun Wawasa, dan berada di pulau Amarsekaru. Kehidupan masyarakat yang mendiami pulau di timur pulau Seram itu masih sangat tradisional dengan tatanan sistem feodal masih kental dalam kehidupan masyarakat setempat. Mereka sangat patuh dan tunduk kepada Raja Amarsekaru yang digelar Jou. Secara kebetulan, Raja Amarsekaru adalah Ketua DPRD Seram Bagian Timur Mukhti Keliobas yang juga calon anggota legislatif dari Partai Golkar.
Meskipun raja mereka seorang Ketua DPRD, namun interaksi sosial masyarakat di pulau Amarsekaru dengan masyarakat di luar sangat terisolasi baik secara komunikasi, informasi, maupun transportasi. Kondisi ini pula yang membuat masyarakat Wawasa dan dusun-dusun lainnya di pulau Amarsekaru semakin tertinggal jauh dari kemajuan dunia. Dusun Wawasa pernah menjadi headline berita media lokal dan nasional, bukan karena prestasi yang patut dibanggakan, namun karena 75 persen masyarakat Wawasa dari sekitar 1.250 jiwa penduduknya terserang wabah malaria dan krisis pangan pada tahun 2005. Sedikitnya 30 warga Wawasa meninggal karena malaria dan kelaparan saat itu. Selain miskin dan tertinggal, angka buta huruf masyarakat Wawasa mencapai 90 persen. Kondisi inilah yang seringkali dimanfaatkan pihak-pihak tertentu dalam pelaksanaan proses politik, termasuk saat pemilu seperti sekarang ini.
Pengalaman pemilu 2004, ada dugaan kuat kalau suara pemilih di Wawasa telah dimanipulasi untuk satu calon anggota legislatif yang kebetulan menjadi tokoh adat di Amarsekaru. Karena alasan buta huruf, pencoblosan surat suara lantas diwakilkan oleh satu orang saja. Dengan sistem pencontrengan sekarang ini, justru semakin mempersulit masyarakat Wawasa menentukan pilihan politiknya memilih calon anggota legislatif dan DPD (dewan perwakilan daerah) yang dikehendaki karena angka buta huruf yang tinggi, termasuk sosialisasi pencontrengan tidak menjangkau daerah ini.
Sinyalemen kalau suara 656 pemilih di Wawasa bakal dimanipulasi lagi dalam pemilu kali ini, melatarbelakangi wartawan TV Indosiar untuk mendatangi Wawasa guna meliput secara langsung proses pemilu 2009 di sana. Hanya saja, niat itu tidak kesampaian karena kehadiran mereka ditolak secara kasar oleh sekelompok masyarakat Amarsekaru.
“MMC mendesak agar pihak kepolisian di Seram Bagian Timur untuk segera memproses masalah ini secara hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi, kasus ini telah dilaporkan secara resmi oleh korban kepada Polsek setempat,’’ tegas Azis.
Sun Apr 12, 2009 12:56 pm