Sampah Kepung Kota Ambon

Sampah Kepung Kota Ambon

SAMPAH kini menjadi masalah pelik di Kota Ambon. Bukan saja kontraversi terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Gunung Nona yang membawa dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya, namun sampah sudah menjadi masalah besar karena dasar laut di Teluk Dalam Ambon telah menumpuk sampah yang kian menggunung. Ibaratnya, sampah sudah mengepung Kota Ambon karena dari gunung sampai ke laut telah dipenuhi sampah.

Teluk Dalam Ambon semakin dangkal. Jika tahun 1980-an kedalaman Teluk Dalam Ambon rata-rata sekitar 40 meter, saat ini telah terjadi kedangkalan hingga tinggal 25 meter. Demikian diungkapkan Koordinator Koalisi Peduli Lingkungan Hidup Maluku Dr. Semmy Littik.

Menurut peneliti sekaligus dosen di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Pattimura ini, kedangkalan disebabkan erosi yang terbawa aliran sungai mengakibatkan sendimentasi lumpur di dasar laut. Kondisi ini diperparah dengan tumpukan sampah di dasar laut yang semakin menggunung.

“Tumpukan sampah di Teluk Dalam Ambon telah mencapai 5 hingga 6 meter tingginya. Kondisi ini akan semakin parah karena setiap tahun tumpukan sampah akan bertambah akibat sampah an organik yang tidak bisa diurai turut terbuang ke laut dalam jumlah besar,” kata Semmy mengingatkan.

Selain pendangkalan Teluk Dalam Ambon, persediaan air tanah untuk masyarakat Ambon kian kritis. Hal ini terjadi karena sejumlah kawasan resapan air dan konservasi alam seperti Air Besar, Kayu Tiga, dan Gunung Nona sudah rusak akibat ulah manusia. Selain penebangan pohon yang tidak terkendali, kawasan-kawasan resapan air yang selama ini menjadi penyangga untuk suplai kebutuhan air bagi masyarakat Ambon telah dibuka menjadi kawasan pemukiman penduduk.

“Ancaman kerusakan lingkungan di Pulau Ambon sudah sangat kritis. Pengelolahan sampah di pulau-pulau kecil mestinya diperhatikan cara penanganannya secara bijaksana termasuk tata ruang untuk pembangunan, sehingga kawasan resapan air dan konservasi alam tetap terjaga,” katanya.

Menurut Semmy, kondisi ini terjadi karena penerapan kebijakan pembangunan di Maluku telah salah arah. Selaku wilayah yang karakteristiknya wilayah kepulauan dan pulau-pulau kecil, konsep pembangunan yang terjadi justru mengacu pada daerah kontinental yang diterapkan di daerah kepulauan.

“Lingkungan di pulau-pulau kecil sangat sensitif terhadap perubahan. Kondisi saat ini jika dibiarkan bisa menimbulkan efek sangat besar, baik dalam ruang lingkup ekonomi, sosial maupun budaya. Sebagai provinsi kepulauan, mestinya pemerintah mempertimbangkan kebutuhan dan ekosistem kepulauan yang memiliki pulau-pulau kecil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” tandasnya.

Aktivis Lingkungan Hidup dari Humanum Linda Holle mengemukakan, selain sampah dan krisis air di Ambon, beberapa kasus lingkungan hidup juga terjadi di daerah lain semakin bertambah parah akibat lemahnya sistem hukum, regulasi, dan peraturan tentang lingkungan hidup yang tidak cukup memberikan perlindungan terhadap pelestarian lingkungan hidup.

Selain itu, imbas dari kebijakan pemerintah turut mengancam kelestarian lingkungan hidup. Sejumlah persoalan lingkungan hidup, kata Linda, bahkan terjadi akibat kebijakan pemerintah.

Sejumlah kasus lingkungan hidup itu antara lain, pencemaran Teluk Dalam Ambon akibat pembangunan yang dilakukan perusahaan developer PT. Modern Multi Guna (MMG) yang sampai kini tidak terlihat upaya pemulihan. Akibat pembangunan itu, kawasan konservasi hutan mangrove di pesisir pantai Hative Kecil hingga Paso mengalami ancaman kerusakan. Bibir pantai tertutup lumpur berjarak 1.500 meter dengan lebar ke arah laut mencapai 1.000 meter. Selain itu, rusaknya ekosistem perairan dan ekosistem mangrove mengakibatkan matinya biota-biota laut pada ekosistem tersebut.

“Sebenarnya sudah ada janji Gubernur Maluku untuk melakukan pengerukan lumpur di pesisir pantai akibat dampak pembangunan perumahan oleh PT. MMG. Namun sampai saat ini tidak pernah ada implementasinya,” kata ibu dua anak yang juga putri Sisodido ini.

Selain itu, kata Linda, ada pula kasus ilegal longging di Desa Rumakay Kabupaten Seram Bagian Barat. Kasus ini sudah ada proses hukum namun belum terlihat hasilnya. Kasus ilegal logging di Kabupaten Kepulauan Aru tahun 2007 yang sampai saat ini juga proses hukumnya tidak ada tindaklanjutnya.

Kasus eksplorasi tambang di Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah tanpa persetujuan masyarakat adat setempat. Kasus pencemaran lingkungan di Desa Galala dan Hative Kecil oleh pembuangan limba solar dari PLTD Hative Kecil berdampak pada air tanah yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat setempat. Serta pencemaran lingkungan hidup di lokasi TPA Gunung Nona, Ambon mengakibatkan polusi udara terhadap pemukiman padat penduduk di sekitar lokasi tempat pembuangan akhir tersebut.

“Hak atas lingkungan hidup adalah hak asai manusia. Kerusakan lingkungan hidup harus dilihat sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu kami sangat berharap ada progres dari aparat penegak hukum yang menangani kasus-kasus lingkungan terutama kasus ilegal logging. Karena sampai saat ini belum ada pelaku pengrusakan hutan yang kebanyakan milik ulayat masyarakat lokal tidak sampai dituntaskan melalui jalur hukum,” kata Staf Pemantauan Kantor Perwakilan Komnas HAM Maluku ini (blasteran elhau)