Dino Pattisahusiwa
Ranking 6 (0 Bintang)
Jumlah posting : 42
Age : 50
Lokasi (KOTA-PROV) : Kanawa Indah - Ambon
Registration date : 28.04.08
 | Subyek: komentar M Tahir Saimima  Thu May 08, 2008 4:30 pm | |
| Maluku Butuh Perubahan SUHU politik menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) Maluku makin memanas. Empat pasang kandidat siap bertarung. Mereka masing-masing, pasangan Karel Albert Ralahalu – Said Assagaf (Rasa) dari calon incumbent , Muhammad Abdullah Latuconsina – Eduard Frans (Madu), Abdullah Tuasikal- Septinus Hematang (Tulus) dan Azis Samual – Lukas Urwatu (Asli).
Tampilnya para kontestan ini, membuat sejumlah kalangan mulaii menaruh perhatian serius. Antara cemas dan asa, akan proses demokrasi yang bakal dihelat Juni 2008 mendatang. Sejumlah catatan kritis pun dilontarkan. Mulai dari tokoh politik, masyarakat, agama bahkan akademisi.
Satu diantaranya adalah M. Thahir Saimima. Tokoh Maluku yang saat ini menjabat Wakil Ketua Komisi Yudisial RI, itu ikut menyampaikan beberapa catatan penting sekaligus masukan yang patut dijadikan landasan pikir bagi rakyat Maluku dalam memilih pemimpin baru.
Apa saja komentar tokoh Nasional asal Maluku ini?. Kepada ProFiles dua pekan lalu di Ambon, mantan Anggota DPR RI ini mengungkapkan, daerah Maluku kedepan harus dibangun dengan sebuah komitmen dan konsep yang jelas untuk mensejahteraan masyarakat.
Ada tiga bidang yang menurutnya belum maksimal mendapat perhatian selama ini yakni, bidang keamanan, politik dan ekonomi. Ketiga bidang ini dinilai sangat penting dievaluasi oleh figur Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku periode mendatang.
Dan untuk menciptakan itu, pasangan figur yang menjadi pilihan rakyat Maluku kedepan, harus memiliki kemampuan berkomunikasi atau memiliki akses, baik di level atas maupun di level bawah.
Akses ke bawah, urainya, malukukan kominikasi dengan kalangan bawah (grass roots), dalam rangka menciptakan stabilitas kemanan daerah. Kemudian akses keatas yakni, memiliki kemampuan komunikasi dengan pemerintah pusat (Pempus) dalam rangka memuluskan berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah yang berkaitan dengan kewenangan Pempus.
Kemampuan ini, kata Saimama merupakan sebuah syarat yang harus dimiliki calon pemimpin Maluku, karena ikut berpengaruh terhadap pembangunan di daerah, terutama terkait dengan ketiga bidang diatas. Pasalnya, untuk daerah Maluku, baik bidang keamanan, politik dan ekonomi boleh dikata belum banyak mengalami perubahan yang berarti. Kelamahan ini, juga terlihat pada duet kepemimpinan Karel Alber Ralahalu dan M. Memet Latucosina.
Indikatornya, adalah nilai tawar (bergaining) pemerintah daerah Maluku di tingkat Nasional yang belum tampak mengalami perubahan dalam hal memuluskan sejumlah program yang dijalankan pemerintah daerah. Kemudian, masih adanya potensi kerawanan dalam bidang keamanan daerah dan belum nampaknya peningkatan ekonomi masyarakat serta pemerataan pembangunan.
Dia mencontohkan, konsep pembentukan provinsi kepulauan yang digagas Pemda Maluku bersama tujuh provinsi lainnya hingga kini belum dapat diwujudkan. Kemudian, program pemekaran beberapa wilayah di Maluku juga harus diakui belum mendapat dukungan maksimal dari Pemda Maluku. “Kalaupun ada, itu hanya sebatas dukungan berupa kelengkapan administrasi,”tandas mantan Wakil Ketua DPRD Maluku ini.
Misalnya keberhasilan pemekaran kota Tual menjadi sebuah kota administratif, lebih banyak merupakan hasil perjuangan masyarakat Malra dan juga tokoh-tokoh Maluku di Jakarta.
“Ini fakta yang terlihat, karena itu kita tidak bisa pungkiri bahwa bargaining pemerintah daerah Maluku masih sangat jauh dari harapan kita, jika dibanding dengan daerah-daerah lainnya,”ungkapnya.
Dari sisi peningakatan ekonomi masyarakat, lanjut Thahir, juga terlihat belum ada terobosan-terobosan yang berarti. Walaupun berdasarkan hitungan statestik yang dikeluarkan institusi terkait, terdapat peningkatan, namun dipelumuk mata, realitas kemajuan bidang ekonomi itu belum dirasakan masyarakat Maluku.
Contohnya, saat ini di Maluku telah terjadi kencenderungan bahwa setiap lulusan baik tingkat SMU hingga perguruan tinggi, hanya memiliki orientasi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Kondisi ini terjadi lantaran setiap lulusan itu tidak memiliki pilihan lain selain menjadi PNS. Penyebabnya memang tidak tersedia lapangan pekerjaan, karena minimnya investor yang masuk ke Maluku.
Selanjutnya, masih terdapat berbagai kesenjangan di bidang pembangunan berupa realisasi proyek-proyek infrastruktur yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, belum tampak dirasakan masyarakat secara menyeluruh.
Atas realitas pembangunan daerah ini, kata Saimima, semuanya berpulang pada komitmen yang dibangun gubernur dan wakil gubernur Maluku selaku pucuk pimimpin di daerah. Dan yang terjadi, kepemimpinan Ralahalu –Latuconsina mulai memasuki fase yang kurang bagus. Pada tahun kedua kepempinan pasangan ini sudah tidak harmonis, menyusuil terjadinya benturan kepentingan menyongsong Pilkada 2008.
Kondisi ini juga menjadi penyebab, adanya kencenderungan setiap pemimpin hanya mencari pencitraan diri, ketimbang komitmen membangun daerah. “Harus kita akui bahwa diawal kepemimpinan Pak Karel dan Memed semuanya berjalan cukup bagus, termasuk program-program pembangunan yang dilakukan. Namun saat memasuki tahun kedua semua itu mulai berubah, lantaran ada benturan kepentingan,”nilai Thahir.
Meski demikian, Saimima mengatakan, dari sejumlah figur yang kini namanya diwacanakan sebagai calon pemimpin Maluku kedepan dinilai memiliki peluang dan kamampuan yang sama untuk melakukan perubahan itu, asal saja komitmen membangun daerah yang dapat dipertahankan.
“Kita berharap dalam proses demokrasi itu, akan mampu melahirkan pemimpin yang memiliki komitmen yang kuat dalam membangun daerah kedepan,”urainya. syarafudin pattisahusiwa
| |
|
