Aksi Penari Liar Perintah Dari Presiden Transisi RMS

Aksi “Penari Liar” Perintah Presiden Transisi RMS

Tertangkapnya 31 tersangka kasus makar yang mencoba membentangkan “benang raja”, simbol bendera Republik Maluku Selatan (RMS) dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terungkap bahwa aksi mereka dilakukan atas perintah Simon Saija, Presiden Transisi Pemerintahan Untuk RMS, reinkarnasi dari Front Kedaulatan Maluku (FKM) pimpinan dr. Alexander Manuputty.

Terungkap nama Simon Saija berawal saat tertangkapnya Alex Malawau yang bertugas menjadi pemantau rekan-rekannya beraksi mengibarkan bendera RMS dihadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Jumat (29/6).

Usai diciduk personil Detasemen Khusus 88 Polda Maluku, Alex dan kawan-kawannya di bawa ke Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease. Dari balik pakaiannya, polisi menemukan berkas dan dokumen RMS serta kartu keanggotaan RMS.

“Alex mengaku kalau mereka di suruh oleh Simon Saija (Presiden Transisi RMS) untuk melakukan aksi saat Harganas di depan presiden,” kata penyidik polisi.

Aksi para aktivis RMS saat perayaan Harganas di Lapangan Merdeka Ambon ini semakin mempertajam adanya fiksi di tubuh organisasi pendukung RMS pasca ketidakpercayaan FKM Perwakilan Belanda yang dalam surat terakhirnya bernomor 11/FKMB/IV/2005 menyatakan, FKM Pusat (di Maluku) tidak jujur dan terbuka sehingga FKM Perwakilan Belanda diantaranya ketua, kordinator, dan para staf mengundurkan diri pada 24 April 2005. Dalam surat itu, FKM Perwakilan Belanda menyatakan, melepas jabatan dan membubarkan FKM Perwakilan Belanda.

Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua FKM Belanda Willem Pelamonia, Bendahara Joop Pelamonia, Sekretaris Yvon Mainake, Koordinator FKM-Twelo Bram Toulsalwa, Koordinator FKM-Deventer Joop Manuputty, Koordinator FKM-Deventer Jemy Telussa, dan Koordinator FKM-Deventer Rene Leboraga. Para aktivis RMS di Belanda ini menanggap bahwa FKM Pusat dibawah kendali dr. Alexander Manuputty selaku pimpinan eksekutif dan Semual Waelereny selaku pimpinan yudikatif tidak jujur dalam menggerak perjuangan mereka.

Ketidakpercayaan ini terjadi menyusul Sekretaris Jenderal FKM Moses Tuanakotta dipenjara akibat kasus makar yang dilakukannya tanggal 25 April 2004, menyebabkan kerusuhan antar warga di Ambon. Simon Saija lantas ditunjuk memimpin Pemerintahan Transisi untuk RMS. Organisisasi ini dibentuk FKM Perwakilan Belanda untuk menggantikan FKM karena menilai Alex Manuputty tidak jelas memperjuangkan kemerdekaan RMS. Simon yang dikejar aparat kepolisian sejak April 2005 akhirnya tertangkap.

Tokoh RMS yang sejak lama menjadi buronan polisi ini di bekuk di sebuah rumah di kawasan Batu Gajah, Ambon, Maluku, Jumat (29/6). Simon menjadi tokoh kunci RMS di Ambon selepas FKM Perwakilan Belanda membubarkan diri dan keluar dari FKM pimpinan dr. Alexander Manuputty yang kini berada di Amerika Serikat. Semenjak tertangkap, Simon masih mendekam di tahanan Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk menjalani pemeriksaan.

Pelaksana Harian Kabid Humas Polda Maluku Kompol Djoko Susilo mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan penyidikan dengan memeriksa 31 tersangka kasus makar tersebut termasuk Simon Saija. “Kami marathon dalam pemeriksaan ini dan akan dilakukan pengembangan penyidikan ke daerah-daerah lain yang diduga dijadikan tempat persembuyian para pelaku lainnya,” ungkap Djoko.

Dalam menangani kasus makar ini, polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti berupa 19 bendera RMS yang terdiri dari enam buah bendera besar dan 13 buah bendera kecil, sejumlah dokumen RMS, satu buah tifa, enam buah parang kayu, empat buah tombak kecil beserta ikat kepala, dan ikat lengan para penari.

Puluhan aktivis RMS ini sebelumnya menari di depan Presiden SBY serta pejabat pemerintahan dan duta besar negara sahabat di Lapangan Merdeka, Ambon, saat digelar acara Harganas. Mereka menari Cakalele (tarian perang) dan mencoba membentangkan bendera RMS.

Salah satu pembawa pendera RMS yang sempat dengan leluasa masuk ke dalam arena Harganas sekitar 15 menit mengaku tidak pernah dipaksa untuk melakukan aksinya. Aksi ini dilakukan atas kemauan sendiri dan mereka siap mati. Pengakuan itu disampaikan Abraham Saija, salah satu dari 31 pelaku makar saat ditemui wartawan di Markas Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease.

“Kami tidak pernah dipaksa oleh siapapun. Ini semua atas keinginan kami untuk melakukannya di Harganas, dan kami berhasil tunjukkan itu kepada bapak presiden,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum melakukan aksi ini, dirinya bersama rekan-rekannya melakukan rapat tertutup di Desa Aboru Kecamatan Pulau Haruku Kabupaten Maluku Tengah. Setelah rapat dari Aboru, rapat kedua dilakukan di Desa Hutumury Kecamatan Lei Timur Selatan Ambon, dilanjutkan ke Batugantung dan Mardika Kota Ambon.

Abraham menandaskan, aksi yang mereka lakukan itu atas kehendak sendiri tanpa di bayar atau tanpa ada paksaan dari siapun. Dia mengaku siap untuk mati untuk melakukan aksi ini. “Kami sudah punya tekad kuat, bila perlu nyawa kami taruhannya dan nyatanya kami berhasil meskipun kami semua di tahan oleh pihak kepolisian,” katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di DPRD Provinsi Maluku Darul Kutni Tuhepaly menyebutkan, aksi para penari liar ini telah mencoreng wajah Maluku baik di mata pemerintah Indonesia maupun dunia internasional. Aksi ini, kata dia, membuktikan kalau gerakan separatis yang memproklamirkan diri pada 25 April 1950 itu masih ada di Maluku. “Ini jelas-jelas menunjukkan eksistensi mereka ingin melepaskan diri dari NKRI. Ini jelas perbuatan makar dan harus ada langkah tegas dari pemerintah dan aparat keamanan untuk memberantasnya," tandas Kutni. (blasteran elhau)