IPPMASSI - Ambon Dukung Pemekaran Kabupaten Lease

Beta selalu optimis akan ada perubahan di amanno jika suatu saat kabupaten lease terbentuk. tapi, beta selalu berfikir apakah amanno su siap menghadapi itu? beta beberapa hari yang lalu pernah berdiskusi deng beta punk abang-abang tentang "isu" pemekaran ini. katong cuma berfikir bagaimana caranya meningkatkan ekonomi se amanno. sempat ada yang punk pendapat untuk mencoba menjajal sektor pariwisata. namun, seperti biasa selalu ada yang kontra terkait efek negatif masuknya budaya barat....

namun, yang menjadi pertanyaan sekarang, apa ada sumber daya di amanno yang bisa katong andalkan sebagai tempat pariwisata????

[b]Mampukah Lease Lepas dari Maluku Tengah ?

Pertama-tama beta mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bung evol Saimima yang telah mengangkat pernyataan Sekum IPPMASSI Ambon, Bung Fahmi Wacano, soal pemekaran Lease, lepas dari Maluku Tengah. Tetapi, kemungkinan itu hanya sebatas wacana, dan tidak mampu menjadi kenyataan. Kenapa? Ya, karena selain belum memiliki persyaratan lima kecamatan, Lease tidak memiliki kemampuan membiayai dirinya sendiri. Bahkan, Banda yang disebut-sebut sebagai salah satu kecamatan yang akan bergabung, mungkin saja berpikir panjang. Sebab aksesnya ke Lease lebih jauh, dibandingkan ke ibukota kabupaten induk, Masohi.
Sebenarnya wacana menjadikan Lease menjadi daerah otonom sendiri telah terhendus lama. Ketika Bung Taher Saimima menjadi anggota DPR-RI sekitar 10 tahun lalu. Bahkan jauh sebelumnya sudah ada pemikiran pemisahan tersebut. Tetapi, sekalipun wacana itu hanya tinggal kenangan, namun seharusnya direspon seluruh elemen masyarakat Lease secara terus menerus.
Sebenarnya, alasan yang dikemukakan Bung Fandi Wacano, kenapa Lease dijadikan daerah otonom karena berbagai fakta lapangan, dimana anak-anak daerah di empat pulau tersebut, menjadi tersisih jika ingin melamar pekerjaan di kabupaten lain, karena setiap pemerintah daerah di Maluku selalu memperioritaskan anak-anak lokal, sehingga membuat ribuan pencari kerja yang berasal dari Lease jadi tersisih.
Tetapi bagi beta, fakta di atas belum cukup untuk menggugah Pemkab Maluku Tengah dan DPRD II-nya, Pemprov Maluku dengan DPRD I, hingga pemerintah pusat bersama DPR-RI. Tetapi, jika saja, ada fakta lain yang menyebutkan, di empat kecamatan tersebut memiliki kemampuan membiayai dirinya sendiri, sebagai pemasukan untuk Pendapatan Daerah (PAD) yang membanggakan, tentunya jalan menuju pemekaran itu terbuka lebar.
Tetapi, jika lepasnya Lease dari Maluku Tengah dengan alasan lapangan kerja seperti yanag disebutkan Bung Fandi, tentunya tidak mencapai sasaran. Sebab, pemekaran tidak bisa terlepas dari beragam fenomena. Didalamnya ada porsi terbesar kepada kedaulatan, termasuk didalamnya ada problematika yang selalu mencuat. Pasalnya, berbagai pemekaran saat ini, pemerintah daerah baru ngos-ngosan mencari pemasukan, untuk membiayai berbagai hal.
Dan harus diingat, jangan sampai pemekaran itu hanya memperkaya elite-elite tertentu, sedangkan masyarakat lainnya dikorbankan, dengan berbagai pajak.
Begitu pula, apa yang disebutkan Bung Fahmi, soal pembangunan yang disusun dalam suatu model makro yang meliputi pengembangan di berbagai bidang pembangunan Lease dengan berdasar pada empat pendekatan utama yaitu pendekatan bertahap, komprehensif dan terintegrasi, pendekatan kewilayahan, pendekatan komoditas unggulan spasial, dan pendekatan wisata kultural yang memperhitungkan kearifan budaya lokal.
Pertanyaannya, komoditas unggulan apa yang dimiliki empat pulau tersebut? Cengkih dan pala kah? Jika cengkih dan pala masih menjadi kebanggaan, itu sudah ketinggalan zaman. Itu hanya kebanggaan tempo dulu. Saat ini, sudah tidak lagi menjadi primadona. Cengkih dan pala seakan tinggal kenangan. Karena daerah lain produksi cengkihnya jauh lebih besar.
Bung Fahmi, sebenarnya, jika pemerintah mau jujur, seharusnya Lease memang harus menjadi kabupaten sebelum Maluku Tengah. Karena, selain sebagai pusat kekuasaan para estremis, Lease, utamanya Saparua memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dibandingkan saudara-saudara kita di Masohi. Orang-orang di sana hanya mementingkan perut saja, sedangkan SDM-nya jauh lebih buruk. Tetapi, pertanyaannya, kenapa Masohi dipilih sebagai pusat pemerintahan Maluku Tengah? Mungkin hanya karena ikatan solidaritas Lease yang tercerai berai yang ditandai dengan berbagai berbagai bentrokan.
Jika dulu lahir seorang tokoh yang mampu merekatkan pulau-pulau di gugusan Lease menjadi satu kesatuan yang utuh, sekaligus bisa menata diri sendiri untuk menemukan sebuah formula baru, agar masyarakatnya berada dalam kehidupan yang lebih baik, dan mampu memuaskan semua orang, mungkin saja Masohi yang berada di perut bumi Seram tidak menjadi pusat pemerintahan Maluku Tengah.
Dan harus diingat, jangan sampai pemekaran itu hanya memperkaya elite-elite tertentu, sedangkan masyarakat lainnya dikorbankan, dengan berbagai pungutan. Wassalam