Minta Keputusan Politik Bakukan RMS

Minta Keputusan Politik Bakukan RMS

Gerakan separatis Republik Maluku Selatan (RMS) selama ini belum bisa di tumpas habis. Disinyalir tidak tegasnya aparat Keamanan mengambil langkah hukum terhadap RMS, menjadi kendala. Selain itu, masih adanya pejabat di Maluku terkesan memberikan angin bagi gerakan RMS. Sejumlah kalangan menilai perlu adanya sikap politik pemerintah untuk menyatakan RMS sebagai organisasi terlarang di Indonesia.
Keputusan politik itu dapat diartikan sebagai kehendak negara untuk mengusut tuntas RMS. Pendapat itu disampaikan Ketua Badan Komunikasi Remaja Masjid Indonesia (BKPMRI) Abdul Manan Latuconsina Jumat (29/6), di Ambon. Menurutnya upaya hukum terhadap pelaku separatis RMS, sangat kelitu jika ditempuh dengan menggunakan hukum pidana biasa. Akibatnya, RMS secara organisatoris sulit dibubarkan atau disentuh secara hukum. “ Yang ada pelaku lapangannya saja ditangkap. Sebagian di proses pidana, sebagian lagi sekedar diberi pembinaan,” kata Latuconsina.
Latuconsina mensinyalir sikap setegah hati negara menumpas dan mengadili RMS, bisa jadi karena adanya sejumlah aktor RMS bergerak secara klandeistein (menyusup dalam jabatan birokrasi) di Maluku. Fakta tarian cakalele pengikut RMS, tepat di lokasi perayaan Harganas memberikan sinyal kuat sebagai usaha sistematis keterlibatan orang penting di Maluku.” Harus diusut tuntas aktor-aktor dibalik gerakan ini,” tegasnya.
Dengan pengamanan ekstra ketat, nilai Latuconsina, seharusnya tarian pengikut RMS tidak mudah lolos masuk ke arena Harganas. Namun hal itu tidak bisa dihindarkan sama sekali. Dirinya juga menyesalkan target pengamanan Harganas hanya tertuju pada aksi demo mahasiswa, sementara skenario bendera RMS tidak diawasi. “Ini harus di pertanggugng jawabkan,” katanya.
Dikatakan Latuconsina, jika negara bisa mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XXV tentang larangan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia, kenapa untuk RMS pemerintah tidak melakukan hal yang sama. Keputusan politik seperti itu penting di keluarkan, karena RMS merupakan organisasi terlartang. “RMS sebagai gerakan makar kepada Negara, seharusnya bisa ditumpas dengan keputusan politik melarang RMS,” tegasnya.
Senada dengan Latuconsina, Ketua Umum Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Maluku, Hamid Talaohu mengecam keras aksi RMS. Pengibaran bendera RMS dihadapan Presiden telah menodai harga diri NKRI. “Sebagai Kepala Negara, Presiden adalah simbol resmi negara. Ini tindakan makar,” katanya.
Selain mengutuk keras pelaku tarian cakalele RMS, Talaohu juga mempertanyakan pengamanan berlapis yang dilakukan aparat. Dengan penjagaan ekstra ketat aparat keamanan, lolosnya 28 penari cakalele RMS bersama bendera “Benang Raja” di lokasi Harganas, sungguh mengejutkan. “Kami pertanyakan kinerja aparat keamanan. Kok bisa semudah itu,” sesal Talaohu.
Sebagai pertanggung jawaban politik gubernur diminta memberikan penjelasan politik kepada masyarakat. Selaku pemimpin eksekutif di daerah ini, katanya, gubernur harus memberikan penjelasan di hadapan anggota DPRD Maluku. “Kami minta DPRD menginterpelasi gubernur untuk meminta penjelasan politik gubernur,” tandasnya. (RIB-1)