BUPATI MALTENG BANTAH MUTASI GURU "BERNUANSA POLITIK"

IPPMASSIonline,-Buapti Maluku Tengah Ir Abdulah Tuasikal membantah kalau mutasi guru yang saat ini dilakukannya bernuansa politik. Menurutnya, mutasi dimaksudkan untuk pemerataan tenaga guru, khususnya dilingkup Pemerintah Kabupaten Malteng.
“mutasi ini, sama sekali tidak ada kaitannya dengan politik. yang harus di ketahui, mutasi ini semata-mata untuk pemerataan tenaga guru. sekarang sudah waktunya untuk kita lakukan pemerataan guru pada wilayah-wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga guru.” Kata Tuasikal saat diwawancarai wartawan, di kantor Pemkab Malteng, pada Senin (02/03/2009).
Tuasikal mengatakan, saat ini pihaknya sementara menyiapkan sekitar 100 orang tenaga guru. Dikatakan jumlah guru yang dimutasikan itu, sebanyak 200 orang. Mereka semua lanjut dia, akan disdistribusikan ke seluruh wilayah Malteng, yang memiliki kekurangan tenaga guru.
“saat ini kami sudah mulai menginventarisir guru-guru yang menumpuk di satu daerah, untuk selanjutnya dimutasikan ke wilayah-wilayah yang masih kekurangan guru. Yang kami persiapkan sekitar 100 sampai 200 guru,” akunya.
Sengaja menegaskan, seharusnya mutasi yang dilakukannya tersebut, tidak perlu dipolemikan. karena sabagai PNS kata dia, sudah harus siap di tempatkan dimana saja.
“kalau sebagai PNS harus mengetahui dan selalu siap untuk ditempatkan dimana saja. ini adalah tugas dan kewajiban seorang PNS. jangan kemudian di polemik dan ditafsirkan atau dikaitkan lagi dengan politik atau maslaah lainnya. kegiatan pemerintahan ini tetap berjalan. Mutasi ini tidak mengenal Pemilu. yang penting kita jaga stabilitasnya. kalau selalu ada mutasi dan dikaitakn dengan politik, maka daerah kita ini (Maluku Tengah,red) tidak akan maju” katanya.
Bupati menyebutkan, di kecamatan Salahutu, jumlah tenaga guru rata-rata di atas 20 orang di tiap sekolah. “jadi hampir rata-rata guru di Salahutu itu, ditiap sekolah jumlahnya diatas 20, bahkan ada satu sekolah yang jumlah tenaga gurunya, mencapai 34 orang. padahal rationya, kalau 6 rombongan belajar tenaga guru yag dibutuhkan adalah 10 guru, dan kalau 8 ruang belajar, yang dibutuhkan Cuma 10 guru. kalaupun ada tambahan, maka itu cukup satu guru saja,” urainya.
Tuasikal menambahkan, kalau kondisi kelebihan guru ini tetap saja di biarkan, maka efeknya pasti ada guru yang nganggur alias tidak mengajar di kelas. “guru yang nganggur, atau tidak mengajar ini karena jumlah guru di sekolah tersebut, sudah melebihi dari ratio. mereka hanya makan gaji buta, karena tidak melaksankan tugas,” kata Bupati terkaya nomor 18 dari 25 Bupati se Indonesia pada 2004 lalu ini. (download google.co.id, lihat 100 pejabat negara terkaya di Indonesia). (*)